LEI Siap Kembangkan Sistem Sertifikasi Karbon

Kapanlagi.com - Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), F Agung Prasetyo, mengemukakan bahwa pihaknya kini sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia bekerja sama dengan Departemen Kehutanan (Dephut).

Terkait hal tersebut, katanya, di Bogor, Rabu, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat merupakan pemelihara bahan baku karbon (offset carbon) yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim dalam bentuk pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

RI Prioritaskan Penyelamatan 92 Pulau Terluar

Jakarta, (tvOne)
Pemerintah memprioritaskan penyelamatan kemungkinan hilangnya 92 pulau terluar dari ancaman kenaikan muka air laut akibat pemanasan global.
"Kalau untuk pulau-pulau terluar ada penanganan khusus. Jadi batas perairan kita tidak akan berubah karena perubahan iklim," kata Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Syamsul Maarif, di Jakarta, Senin (4/5/2009).
Ia mengatakan pemerintah akan berusaha keras mempertahankan 92 pulau terluar tersebut untuk mencegah bergesernya wilayah NKRI serta zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

4 Pulau di Riau Terancam Tenggelam

4 Pulau di Riau Terancam Tenggelam

Banda Haruddin Tanjung - Okezone PEKANBARU

- Sebanyak empat pulau di Riau terancam tenggelam. Hal ini disebabkan praktek eksploitasi hutan oleh perusahaan kayu PT Riau Andalan Pulp And Paper PT (RAPP).

Empat pulau yang merupakan pulau terluar yang terancam tenggelam adalah, Pulau Rangsang, Pulau Padang, dan Pulau Tebingg Tinggi yang berada di Kabupaten Meranti. Sementara Pulau Rupat, berada di Kabupaten Bengkalis.

Cabut Celah Eksploitasi Hutan dan Gambut

Jakarta, Kompas - Koalisi sejumlah lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup menuntut pemerintah mencabut sejumlah aturan dan kebijakan yang membuka peluang eksploitasi gambut dan hutan alam. Tanpa pencabutan aturan dan kebijakan itu, kerja sama penurunan emisi karbon dari pembalakan dan deforestasi antara Indonesia dan Norwegia akan gagal.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), antara lain Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koordinator Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim, Bank Information Center, HuMa, dan Sawit Watch, mengumumkan platform bersama penyelamatan iklim Indonesia di Jakarta, Rabu (29/9). Platform itu merinci tiga tahapan moratorium pembalakan hutan dalam pelaksanaan kerja sama penurunan emisi karbon Indonesia dan Norwegia.

Butuh Dana Perubahan Iklim, RI Gandeng Soros

Rabu, 28/07/2010 11:45 WIB
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Butuh dana lebih program penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia gandeng George Soros sebagai Duta PBB.  Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengungkapkan pertemuan antara pemerintah dan George Soros di Bali adalah penyampaian realisasi program penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim yang telah dilakukan Indonesia.

"Kami pertemuan kemarin menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, karena kesannya kita tidak melakukan apa-apa. Ada somasi, ada macam-macam. Jadi nggak semua jelek. Ada yang jelek iya, tapi banyak juga yang sudah kita lakukan di kawasan hutan. Ya namanya LOI (Letter of Intent) kita menjelaskan, ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. George Soros kan sebagai Duta PBB," jelasnya.

Australia Tangguhkan Skema Karbon

27/4/2010 18:18 WIB
Elshinta - Newsroom, Pemerintah Australia menangguhkan rencana skema perdagangan emisi karbon yang selama ini menjadi inti strategi lingkungan negara itu.

Pemerintah telah berkali-kali mengajukan rencana ke parlemen, tetapi kandas di Senat. Pemerintah Australia saat ini tidak memiliki kursi mayoritas di Senat dan partai oposisi, Partai Liberal, dipimpin oleh sosok yang berpandangan skeptis terhadap perubahan iklim.

Dengan perkembangan ini pemerintah tidak akan memulai skema perdagangan karbon setidaknya sebelum 2013 ketika Protokol Kyoto berakhir.

Anggaran Perubahan Iklim Dan SDA Rp 4,3 Triliun

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,3 triliun untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan kapasitas penanganan perubahan iklim dalam RAPBN tahun anggaran 2010.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Negara dalam Pidato Pengantar Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010 dan Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin.

"Hasil yang diharapkan antara lain adalah pertama, meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," kata Presiden.

50% Semenanjung Kampar Diusulkan Jadi Hutan Lindung

OLEH ERWIN TAMBUNAN


JAKARTA Lembaga peneliti kehutanan merekomendasikan bentuk pengelolaan 50% kawasan Semenanjung Kampar untuk kawasan hutan lindung guna mendukung ke- giatan perdagangan karbon.

"Potensi perdagangan karbon di Semenanjung Kampar yang sekarang masih dikelola 24 unit perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam dan hutan tanaman sejak 1980 itu agar 50% diperuntukkan perdagangan karbon,"ujar Petrus Gunarso, Programe Director Iropen-bos Indonesia, kemarin.

Jumlah perusahaan pemegang izin IUPHHK, baik hutan alam maupun hutan tanaman sudah terlalu banyak di kawasan itu, maka Kementerian Kehutanan harus mengambil sikap tegas mengubah status kawasan hutan yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan hutan produksi.

WALHI Perdagangan Karbon Tak Kurangi Pemanasan Global

16-Jul-2010 | 07:21

Jumat, 16 Juli 2010 00:45 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Nasional, Ali Akbar, mengatakan, perdagangan karbon tidak menjamin pengurangan dampak pemanasan global.
"Perdagangan karbon bukan jalan terbaik untuk mengurangi dampak pemanasan global, melainkan menurunkan daya konsumsi masyarakat," katanya dalam acara diskusi yang bertema "Carbon Trading, Siapa Untung?" di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, perdagangan karbon yang merupakan salah satu isi Protokol Kyoto tersebut justru akan merugikan negara berkembang yang memiliki hutan tropis penghasil karbon.

(Antara) Illegal Logging Indonesia Turun 75 persen

"Illegal Logging" Indonesia Turun 75 Persen
16-Jul-2010 | 07:24

Jumat, 16 Juli 2010 02:24 WIB

London (ANTARA News) - Keberhasilan Indonesia menurunkan `illegal logging` sampai 75 persen dalam dekade terakhir merupakan bukti dari komitmen pemerintahan untuk ikut mengatasi tantangan perubahan iklim, serta mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar Kartaadipoetra mengatakan hal itu dalam wawancara khusus dengan koresponden Antara London, Kamis.

Kehadiran Rachmad Witoelar di Kerajaan Inggris mengikuti seminar `Illegal Logging` dan Perdagangan Terkait yang digelar di The Royal Society, Chatham House, London, Kamis.

500,00 ha jadi tambang batu bara

Izin Dikeluarkan Para Bupati

Jumat, 19 Maret 2010 | 04:15 WIB

Jambi, Kompas - Lebih dari 500.000 hektar hutan di Provinsi Jambi masuk dalam kuasa pertambangan batu bara. Aktivitas sejumlah usaha pertambangan batu bara itu bahkan disinyalir berada di kawasan taman nasional.

Berdasarkan data Dinas Pertambangan Provinsi Jambi, terdapat 181 kuasa pertambangan (KP) batu bara yang tersebar di kawasan hutan produksi di enam kabupaten. KP itu terbagi atas 37 izin eksploitasi di areal seluas 21.186 hektar (ha). Kegiatan eksploitasi tersebar di lima kabupaten, yaitu Bungo (20 izin seluas 5.500 ha), Muaro Jambi (8 izin seluas 13.000 ha), Tanjung Jabung Barat (4 izin seluas 1.100 ha), Tebo (3 izin seluas 300 ha), dan Batanghari (2 izin seluas 1.286 ha).

Indonesia Bersedekah Karbon Kepada Negara Maju

Indonesia Bersedekah Serap Emisi Karbon Negara Industri

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kehutanan (Menhut) MS Ka`ban mengemukakan bahwa Indonesia memberikan sedekah besar untuk negara-negara industri karena menyerap emisi karbon dari negara-negara tersebut dengan hutan tropis yang dimilikinya.

Bisnis Indonesia 16-04-09 : Skema REDD belum untungkan RI, LEI Kembangkan Standar Sertifikasi Karbon ::

 Agribisnis Kamis, 16/04/2009

JAKARTA: Skema pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi (Reduction Emission from Degradation and Deforestation/REDD) yang digagas dalam mengatasi perubahan iklim, belum tentu akan menguntungkan Indonesia.

"Untuk itu, perlu dicari alternatif skema penggalangan dana untuk perdagangan karbon di luar REDD," kata Menhut M.S. Kaban seusai membuka seminar nasional bertema Menggalang Inisiatif Perdagangan Karbon Sukarela, di Manggala Wanabakti, kemarin.