Tentang Tata Ruang Sumatera

Dear all
Blog ini merupakan Kumpulan Persoalan2 yang terkait dengan penataan ruang pulau sumatera, Jika ada yang tertarik berkontibusi untuk menjadi penulis silahkan kirimkan email ke tataruang.sumatera@yahoo.co.id. Sementara ini lagi dilakukan posting secara berkala berdasarkan arsip beberapa mailing list lingkungan yang terkait dengan konflik penataan ruang.
Tampilkan postingan dengan label Kawasan Lindung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kawasan Lindung. Tampilkan semua postingan

Senin, 31 Januari 2011

UU Lingkungan Hidup Perkuat Komitmen

Rabu, 9 September 2009 | 04:07 WIB

Jakarta, Kompas - Komitmen pemerintah tampak menguat terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan DPR, Selasa (8/9), sebagai pengganti Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997.

"Melalui undang-undang yang baru disahkan ini, ingin dicapai pembangunan berkelanjutan," kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar seusai pengesahan undang-undang tersebut pada Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Kabut Asap, Jarak Pandang Hanya 500 Meter

PEKANBARU (RP) - Provinsi Riau kembali diselimuti kabut asap tebal, bahkan dengan jarak pandang hanya 500 meter pada Jumat (17/7) pukul 07.00 WIB. Dan kondisi jarak pandang mulai membaik pada siang harinya.

Dari monitoring satelit NOAA 18 yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, sedikitnya dua daerah kabupaten di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di Rokan Hilir terdapat empat titik api dan Indragiri Hulu satu titik. Sementara untuk jumlah titik api secara keseluruhan di Sumatera berjumlah 14 titik.

Kompas :Hutan "Kalpataru" di Riau Dibelah

Selasa, 14 Juli 2009 | 04:57 WIB

 Pekanbaru, Kompas - Hutan adat di Desa Buluhcina, Kabupaten Kampar, Riau—yang pemangku adatnya mendapat anugerah pelestarian lingkungan hidup dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun ini—dibelah dalam rangka pembangunan jalan.

Saat ini sudah terjadi penebangan ribuan batang kayu berusia di atas 50 tahun di hutan tersebut atas izin ninik mamak Negeri Enam Tanjung, Buluhcina, penerima anugerah Kalpataru 2009.

Minggu, 30 Januari 2011

Pulau Rangsang Terancam Tenggelam Akibat Pembukaan HTI PT SRL

Chaidir Anwar Tanjung – detikNews


Pekanbaru - Pulau Rangsang di Kabupaten Bengkalis, Riau, terancam tenggelam akibat pembukaan areal konsesi Hutan Tanaman Indusrti (HTI) PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Sebab pulau yang berada di Selat Malaka itu merupakan kawasan bergambut.

Hal itu disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Hariansyah Usman dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (26/12/2009) di Pekanbaru.

Sabtu, 29 Januari 2011

Cabut Celah Eksploitasi Hutan dan Gambut

Jakarta, Kompas - Koalisi sejumlah lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup menuntut pemerintah mencabut sejumlah aturan dan kebijakan yang membuka peluang eksploitasi gambut dan hutan alam. Tanpa pencabutan aturan dan kebijakan itu, kerja sama penurunan emisi karbon dari pembalakan dan deforestasi antara Indonesia dan Norwegia akan gagal.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), antara lain Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koordinator Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim, Bank Information Center, HuMa, dan Sawit Watch, mengumumkan platform bersama penyelamatan iklim Indonesia di Jakarta, Rabu (29/9). Platform itu merinci tiga tahapan moratorium pembalakan hutan dalam pelaksanaan kerja sama penurunan emisi karbon Indonesia dan Norwegia.

50% Semenanjung Kampar Diusulkan Jadi Hutan Lindung

OLEH ERWIN TAMBUNAN


JAKARTA Lembaga peneliti kehutanan merekomendasikan bentuk pengelolaan 50% kawasan Semenanjung Kampar untuk kawasan hutan lindung guna mendukung ke- giatan perdagangan karbon.

"Potensi perdagangan karbon di Semenanjung Kampar yang sekarang masih dikelola 24 unit perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam dan hutan tanaman sejak 1980 itu agar 50% diperuntukkan perdagangan karbon,"ujar Petrus Gunarso, Programe Director Iropen-bos Indonesia, kemarin.

Jumlah perusahaan pemegang izin IUPHHK, baik hutan alam maupun hutan tanaman sudah terlalu banyak di kawasan itu, maka Kementerian Kehutanan harus mengambil sikap tegas mengubah status kawasan hutan yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan hutan produksi.

Jumat, 28 Januari 2011

[Nice Place] Enggano....Iam in Love

Pulau Enggano adalah salah satu kawasan pulau-pulau kecil  yang terletak di  perairan Samudera Hindia, yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu. Berdasarkan klasifikasi perairan laut Indonesia, kawasan Pulau Enggano termasuk kedalam wilayah perairan Barat Sumatera. Berdasarkan Draft Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, bahwa dari 92 pulau yang ada, salah satu diantaranya adalah Pulau Enggano.

Secara geografis, Pulau Enggano berada di wilayah perairan Samudera Hindia dan terletak pada posisi 102,05o hingga 102,25o BT dan 5,17o sampai 5,31o LS. Keseluruhan wilayah daratan Pulau Enggano luasnya ± 40.060 hektar. Sebagai sebuah kecamatan, Pulau Enggano terdiri dari 6 desa yaitu desa Malakoni, Apoho, Meok, Banjarsari, Kaana dan Kahyapu.  Sebagai suatu kepulauan, Pulau Enggano memiliki pulau-pulau kecil di sekitarnya, yakni Pulau Merbau, Pulau Dua, Pulau Satu, dan Pulau Bangkai.

Kamis, 30 September 2010

Daftar Pemetaan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi di Pulau Sumatera



No.
Nama Lokasi
Propinsi
Kode
Fungsi
Sumber
1
DI Aceh
1,01
HL
radar
2
DI Aceh
1,02
HL
radar
3
DI Aceh
1,03
HL
radar
4
DI Aceh
1,04
HL
radar
5
DI Aceh
1,05
HL
radar
6
DI Aceh
1,06
HL
potret
7
DI Aceh
1,07
HL
potret
8
DI Aceh
1,08
HL
radar
9
DI Aceh
1,09
HL
potret
10
DI Aceh
1,1
HL
potret
11
DI Aceh
1,11
SM
potret
12
DI Aceh
1,12
HL
radar
13
DI Aceh
1,13
HL
radar
14
DI Aceh
1,14
HL
potret
15
DI Aceh
1,15
HL
potret
16
Sumatera Utara
1,16
TN
potret
17
DI Aceh
1,17
HL
radar
18
Sumatera Utara
1,18
SubDAS
potret
19
Sumatera Utara
1,19
HL
potret
20
Barumun
Sumatera Utara
1,2
SM
radar
21
Sumatera Utara
1,21
HL
radar
22
Sumatera Utara
1,22
HL
radar
23
Riau
1,23
HL
potret
24
Bt. Suligi
Riau
1,24
HL
radar
25
Riau
1,25
TN
radar
26
Riau
1,26
HL
radar
27
Riau
1,27
SM
radar
28
Sumatera Barat
1,28
HL
radar
29
Sumatera Barat
1,29
HL
radar
30
Sumatera Barat
1,3
HL
radar
31
Sumatera Barat
1,31
HL
radar
32
Sumatera Barat
1,32
CA
radar
33
Sumatera Barat
1,33
HL
radar
34
Sumatera Barat
1,34
TN
radar
35
Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel
1,35
TN
radar
36
Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel
1,35
TN
potret
37
Jambi
1,36
HL
potret
38
Jambi
1,37
TN
potret
39
Sumatera Selatan
1,38
SM
radar
40
Sumatera Selatan
1,39
SM
potret
41
Sumatera Selatan
1,4
SM
radar
42
Sumatera Selatan
1,41
HL
radar
43
Sumatera Selatan
1,42
HL
potret
44
Sumatera Selatan
1,43
HL
radar
45
Sumatera Selatan
1,44
SM
potret
46
Bengkulu
1,45
HL
potret
47
Bengkulu
1,46
HL
potret
48
Bt. Barisan Selatan
Bengkulu, Lampung
1,47
TN
radar
49
Bkt. Barisan Selatan
Bengkulu, Lampung
1,47
TN
potret
50
Lampung
1,48
HL
potret
51
Lampung
1,49
HL
radar
52
Lampung
1,5
HL
radar
53
Lampung
1,51
HL
radar
54
Lampung
1,52
HL
radar
55
Lampung
1,53
THR
radar
56
Lampung
1,54
HL
radar
57
Lampung
1,55
HL
radar
58
Lampung
1,56
HL
radar
59
Lampung
1,57
HL
radar
60
Lampung
1,58
TN
potret
61
Sumatera Utara
1,59
HL
potret