(Bengkulu) LAHAN CAGAR ALAM JUGA DIGARAP PEJABAT

Rakyat Bengkulu.jumat,11 Februari

Tim Ad Hock Lempar Bola Panas ke Kemenhut
BENGKULU-konflik sengketa lahan garapan antara warga dikelurahan sumur dewa yang diklaim Menteri Kehutanan (Kemenhut) masuk wilayah Cagar Alam Dusun Besar(CADB) bakal terus berlarut.Tim Ad Hock yang dibentuk berdasarkan suratkeputusan (SK) gubernur bengkulu H.Agusrin M Najamudin Agustus 2010 lal,baru sekarang akan mencari fdata dan fakta lapangan.Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi (rakor)yang diselenggarakan Dinas Kehutanan  digedung serba guna kemaren (10/2)diruang Pola Bappeda.

Menariknya,para rakor tersebut Direktur Yayasan Lembak mensinyalir bahwa lahan CADB yang disengketakan juga ada yang digarap pejabat pemda Provinsi Bengkulu.Malah kepemilikan lahan oleh pejabat  sudah terjadi sejak tahun 1991.meski sudah cukup lama,ia mengatakan hingga saan ini pejabat tersebut tercatat sebagai pemilik lahan.

(Riau) Tuntut Pembagian Kebun Sawit,Warga Benayah Demo ke Kantor Bupati Siak

Rabu, 2 Pebruari 2011 20:29
*Tuntut Pembagian Kebun Sawit,
Warga Benayah Demo ke Kantor Bupati Siak*

*Seratusan warga Desa Benayah Kecamatan Pusako datangi kantor Bupati Siak,
mereka menuntut untuk dimasukkan dalam penetapan pembagian lahan sawit.*

Riauterkini-SIAK- Sekitar seratusan warga Desa Benayah, Kecamatan Pusako,
Rabu (2/2/11) sekitar pukul 10.30 WIB menggelar aksi demo di Kantor Bupati
Siak.Massa datang dengan menggunakan 3 mobil truk dan 3 mobil pick up serta
bus, langsung menggelar aksi orasi dan membentangkan sepanduk serta pamplet.

(Riau) Ratusan Ribu Hektar Kebun Sawit di Riau Tanpa HGU

Rabu, 26 Agustus 2009 13:30

Keberadaan 1.7 juta hektar kebun kelapa sawit di Riau tak sekedar mendatang keunggulan daerah, tapi juga masalah, karena ratusan ribu hektar di antaranya tanpa HGU.

Riauterkini-PEKANBARU- Kepala Dinas Perkebunan Riau Muhammad Yafiz mengungkapkan banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sait di Provinsi Riau yang membuka kebun melebihi izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki. Kondisi tersebut sangat merugikan daerah. Baik dari aspek penerimaan, maupun aspek tanah sebagai aset daerah.

"Sangat banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membuka kebun melebihi HGU yang dimilikinya. Inilah yang kita sedang rancang penertibannya," ujar Yafiz saat berbincang dengan riauterkini di kantor Gubernur Riau, Rabu (26/8/09).

Dipaparkan Yafiz, dari sekitar 225 perusahaan perkebunan yang mengantongi HGU, diperkirakannya sektiar 60 persen membuka kebun melebihi luas HGU. Dari total luas kebun kelapa sawit di Riau 1.7 juta hektar, diperkirakan sekitar 20 persennya ditanam di lahan yang berada di luar areal HGU.

Sebagai contoh Yafis menyebut PTPN V dengan kebun seluas 2.800 hektar di Sinamanenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. "Kebun itu terbukti ditanam di luar HGU dan sekarang bersengketa dengan masyarakat. Meskipun BPN (Badan Pertanahan Nasional.red) dan Menteri BUMN menyatakan kebun tersebut ilegal, namun sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya sampai sekarang," keluhnya.

Dijelaskan Yafiz, pihaknya saat ini tengah merancang penertiban kelapa sawit yang ditanam di luar HGU, hanya saja regulasi menjadi hambatan paling besar. Pasalnya, Dinas Perkebunan bukan merupaka intansi terkait dalam proses perizinan pembukaan perkebunan. "Izinnya lewat BPN dan langsung ke Jakarta setelah dari kabupaten. Jadi tidak melalui kita. Kita hanya menerima laporan data," tuturnya.

Meski demikian, lanjut Yafiz, pihanya telah memulai dengan langkah presuasif. "Secara bertahap kita sudah mulai memanggil perusahaan-perusahaan bersangkutan untuk kita cek kebenaran datanya. Selanjutnya pada 2010 mendatang kita akan usulan program penertibannya," demikian penjelasan Yafiz.

(Jambi) Izin Prinsip PT DAM Terancam Batal

http://www.jambiekspres.co.id

Jumat, 21 Agustus 2009

Agustus Batas Akhir Pengurusan Amdal

BANGKO - PT Duta Alam Makmur (DAM), yang telah mengantongi izin prinsip penguasaan Hutan Tanaman Industri seluas kurang lebih 83 ribu hektare di Kabupaten Merangin, berkemungkinan besar bakal dicabut oleh Menteri Kehutanan (Menhut).

Pasalnya, berdasarkan surat dari Menhut nomor S.224/Menhut-VI/2009 tentang perintah pemenuhan kewajiban SP 1 IUPHHK-HTI, PT DAM wajib menyampaikan Amdal yang telah mendapat persetujuan, paling lambat tanggal 24 Agustus 2009. Kenyataannya, PT DAM belum sama sekali mengurus Amdal yang telah mendapat persetujuan.

(Riau) 178 Ribu Hektar Kebun Sawit di Riau Milik Investor Malaysia

Jum'at, 14 Agustus 2009 12:18

Malaysia mendominasi investasi di sector perkebunan provinsi Riau. Jumlah kebun milik investor Malaysia di Indonesia mencapai 178 ribu hektar yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Riau.

Riauterkini-PEKANBARU-Konsul Malaysia untuk Pekanbaru, Zamani Ismail kepada Riauterkini Jum'at (14/8/09) mengatakan, sejauh ini komitmen investor Malaysia di Riau dan Indonesia cukup besar. Apalagi, potensi yang dimiliki Riau, sangat besar. Sehingga berpotensi untuk menarik investor lebih banyak lagi.

Jalan yang Membelah Wisata Alam Rimbo Tujuh Danau Bakal Tutup (Riau)

  Kamis, 3 September 2009 17:12
PPLH Region Sumatera
Jalan yang Membelah Wisata Alam Rimbo Tujuh Danau Bakal Tutup

PPLH Regional Sumatera akan menutup akses jalan yang dibuka oleh masyarakat di dalam wilayah Hutan Wisata Alam Rimbo Tujuh Danau di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Riauterkini-PEKANBARU- Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sumatera, Sabar Ginting, kepada Riauterkini Kamis (3/9/09) mengatakan bahwa Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sumatera akan menutup akses jalan yang dibuka oleh masyarakat di dalam wilayah Hutan Wisata Alam Rimbo Tujuh Danau di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.