PEKANBARU - Walhi mendukung langkah KPK untuk segera memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal atas dugaan kejahatan kehutanan. Dukungan ini mengalir setelah Mahkamah Agung (MA) memvonis mantan Bupati Pelalawan Azmun Jafar 11 tahun penjara.
Walhi menilai orang nomor satu di Riau tersebut juga turut andil dalam kejahatan kehutanan yang dilakukan bersama-sama dengan Azmun.
"Menteri Kehutanan MS Kaban juga berperan dalam rusaknya hutan di Riau bersama Rusli. Dia juga harus diperiksa KPK," kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Hariansyah Usman dalam perbincangan dengan okezone di Pekanbaru, Selasa (4/8/2009).
Dia mengatakan, kejahatan hutan dengan pemberian izin di area kawasan gambut untuk sejumlah IUPHK-HT dan HPH banyak ditandatangani ini dapat dipastikan secara berjamaah yakni Menhut, Gubernur Riau, dan mantan Bupati Pelalawan Azmun.
Selain itu, Walhi Riau juga mendesak agar kasus SP3 pembalakan liar yang ditangani Polda Riau terhadap 14 perusahaan dibuka kembali.
"Karena kasus SP3 juga diduga memang melibatkan Gubernur Riau. Ini seharusnya dibuka. Dan Polda harus bisa mencari bukti lain yang bisa menyeret Rusli Zainal dan MS Kaban. Saatnya KPK harus tunjukan taring kembali bahwa KPK tak tebang pilih," pungkasnya.
Walhi Riau dan berbagai aktivis juga telah memberikan bukti-bukti rangkaian kejahatan hutan Riau pada KPK dan polisi. Pada 3 Agustus mantan Bupati Pelalawan Riau Tengku Azmun Zafar divonis 11 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Tifikor.
(ram)
http://news.okezone.com/read/2009/08/05/1/245057/kpk-harus-tunjukan-taring-periksa-gubernur-riau
Walhi menilai orang nomor satu di Riau tersebut juga turut andil dalam kejahatan kehutanan yang dilakukan bersama-sama dengan Azmun.
"Menteri Kehutanan MS Kaban juga berperan dalam rusaknya hutan di Riau bersama Rusli. Dia juga harus diperiksa KPK," kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Hariansyah Usman dalam perbincangan dengan okezone di Pekanbaru, Selasa (4/8/2009).
Dia mengatakan, kejahatan hutan dengan pemberian izin di area kawasan gambut untuk sejumlah IUPHK-HT dan HPH banyak ditandatangani ini dapat dipastikan secara berjamaah yakni Menhut, Gubernur Riau, dan mantan Bupati Pelalawan Azmun.
Selain itu, Walhi Riau juga mendesak agar kasus SP3 pembalakan liar yang ditangani Polda Riau terhadap 14 perusahaan dibuka kembali.
"Karena kasus SP3 juga diduga memang melibatkan Gubernur Riau. Ini seharusnya dibuka. Dan Polda harus bisa mencari bukti lain yang bisa menyeret Rusli Zainal dan MS Kaban. Saatnya KPK harus tunjukan taring kembali bahwa KPK tak tebang pilih," pungkasnya.
Walhi Riau dan berbagai aktivis juga telah memberikan bukti-bukti rangkaian kejahatan hutan Riau pada KPK dan polisi. Pada 3 Agustus mantan Bupati Pelalawan Riau Tengku Azmun Zafar divonis 11 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Tifikor.
(ram)
http://news.okezone.com/read/2009/08/05/1/245057/kpk-harus-tunjukan-taring-periksa-gubernur-riau
Tidak ada komentar:
Posting Komentar