Rabu, 28/07/2010 11:45 WIB
Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Butuh dana lebih program penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia gandeng George Soros sebagai Duta PBB. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengungkapkan pertemuan antara pemerintah dan George Soros di Bali adalah penyampaian realisasi program penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim yang telah dilakukan Indonesia.
"Kami pertemuan kemarin menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, karena kesannya kita tidak melakukan apa-apa. Ada somasi, ada macam-macam. Jadi nggak semua jelek. Ada yang jelek iya, tapi banyak juga yang sudah kita lakukan di kawasan hutan. Ya namanya LOI (Letter of Intent) kita menjelaskan, ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. George Soros kan sebagai Duta PBB," jelasnya.
Saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (28/7/2010), Zulkifli mengharapkan dengan dukungan dari Soros, negara-negara maju lainnya bisa turut membantu Indonesia dalam melanjutkan pelaksanaan program untuk lingkungan tersebut. Pasalnya, Soros dianggap punya pengaruh yang cukup besar di mata dunia.
"Iya, (Soros diharapkan) menjembatani kita dengan pihak-pihak negara-negara maju. Dia (Soros) siap akan membantu kita dalam kutip, untuk menyampaikan ke Obama kan mau datang kemari, menyampaikan ke Jepang. Ya melanjutkan proses ini, dan nanti Soros kan punya pengaruh, kenalan luas, juga menyampaikan kepada negara-negara maju," jelasnya.
Zulkifli mengakui untuk melanjutkan program tersebut, Indonesia masih kekurangan dana walaupun telah mendapat hibah dari Norwegia sebesar US$ 1 miliar.
Pemerintah Indonesia beranggapan perlunya dukungan dari semua negara karena program ini bukan saja kewajiban Indonesia melainkan kewajiban seluruh manusia di muka bumi ini dalam menyelamatkan lingkungan.
"Karena kita di suruh memberhentikan izin,merawat hutan, lha kalau nanti rakyat kita tidak ada alternatif pekerjaan, bagaimana, kan ditebang juga pohonnya. Jadi oleh karena itu, negara maju, harus juga melakukan kewajibannya untuk menurunkan emisi dengan cara apakah melakukan skema REDD Plus. Kan tidak cukup kalau US$ 1 miliar kan. Jadi diharapkan Jepang, nanti Presiden, Obama kemari akan disampaikan juga," tukasnya.
(nia/dnl)
Source:Detik
Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Butuh dana lebih program penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia gandeng George Soros sebagai Duta PBB. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengungkapkan pertemuan antara pemerintah dan George Soros di Bali adalah penyampaian realisasi program penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim yang telah dilakukan Indonesia.
"Kami pertemuan kemarin menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, karena kesannya kita tidak melakukan apa-apa. Ada somasi, ada macam-macam. Jadi nggak semua jelek. Ada yang jelek iya, tapi banyak juga yang sudah kita lakukan di kawasan hutan. Ya namanya LOI (Letter of Intent) kita menjelaskan, ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. George Soros kan sebagai Duta PBB," jelasnya.
Saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (28/7/2010), Zulkifli mengharapkan dengan dukungan dari Soros, negara-negara maju lainnya bisa turut membantu Indonesia dalam melanjutkan pelaksanaan program untuk lingkungan tersebut. Pasalnya, Soros dianggap punya pengaruh yang cukup besar di mata dunia.
"Iya, (Soros diharapkan) menjembatani kita dengan pihak-pihak negara-negara maju. Dia (Soros) siap akan membantu kita dalam kutip, untuk menyampaikan ke Obama kan mau datang kemari, menyampaikan ke Jepang. Ya melanjutkan proses ini, dan nanti Soros kan punya pengaruh, kenalan luas, juga menyampaikan kepada negara-negara maju," jelasnya.
Zulkifli mengakui untuk melanjutkan program tersebut, Indonesia masih kekurangan dana walaupun telah mendapat hibah dari Norwegia sebesar US$ 1 miliar.
Pemerintah Indonesia beranggapan perlunya dukungan dari semua negara karena program ini bukan saja kewajiban Indonesia melainkan kewajiban seluruh manusia di muka bumi ini dalam menyelamatkan lingkungan.
"Karena kita di suruh memberhentikan izin,merawat hutan, lha kalau nanti rakyat kita tidak ada alternatif pekerjaan, bagaimana, kan ditebang juga pohonnya. Jadi oleh karena itu, negara maju, harus juga melakukan kewajibannya untuk menurunkan emisi dengan cara apakah melakukan skema REDD Plus. Kan tidak cukup kalau US$ 1 miliar kan. Jadi diharapkan Jepang, nanti Presiden, Obama kemari akan disampaikan juga," tukasnya.
(nia/dnl)
Source:Detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar