Kamis, 13 Januari 2011 10:01 WIB 1 Komentar 0 0
PEKANBARU--MICOM: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau menyatakan, alih fungsi lahan pertanian di Riau cukup mengkhawatirkan karena rata-rata sekitar 2.500 hektare (ha) areal persawahan di Riau berganti menjadi kebun kelapa sawit setiap tahun.
"Kecenderungan konversi paling besar adalah menjadi kebun kelapa sawit, kemudian baru ladang dan semak belukar," kata Kepala Bidang Perluasan Areal Dinas Ketahanan Pangan, Hendri, di Pekanbaru, Rabu (12/1).
Ia menjelaskan, laju alih fungsi areal sawah di Riau cukup tinggi karena dalam kurun 2002 hingga 2010 luas alih fungsi mencapai sekitar 20.069 ha. Kondisi tersebut terjadi di 12 kabupaten/kota yang ada di Riau.
"Alih fungsi sawah menjadi perkebunan sawit yang paling massif berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar, Pelalawan, dan Rokan Hilir," ujarnya.
Kepala Bidang Konsumsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Yusri, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya agar alih fungsi lahan tidak terus terjadi. Apabila dibiarkan, kondisi tersebut akan membahayakan ketahanan pangan mengingat hingga kini Riau masih sangat bergantung pada pasokan beras dari daerah lain.
"Konsumsi beras di Riau cukup tinggi apalagi jumlah penduduk terus bertambah, yakni sekitar 104,8 kilogram per kapita per tahun. Tapi kebutuhan beras tersebut mayoritas harus didatangkan dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan," katanya.
a mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan petani, seperti pemberian insentif kepada kelompok tani, pendampingan, dan meningkatkan akses petani kepada lembaga keuangan.
Selain itu, ia mengatakan Pemerintah Provinsi Riau telah meluncurkan Operasi Riau Makmur (OPRM) untuk meningkatkan produksi beras dengan cara merehabilitasi sawah terlantar seluas 13.126 ha dan pencetakan sawah baru seluas 18.765 ha. Menurut dia, program tersebut hingga 2009 telah berhasil menghasilkan sekitar 1.200 ha pencetakan sawah baru.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Riau Hariansyah Usman mengatakan permasalahan krusial dalam alih fungsi lahan pertanian dikarenakan belum adanya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang baku di Riau. Hingga kini proses RTRWP Riau masih belum rampung dalam pembahasan di pemerintah pusat.
"Akibatnya, banyak juga terjadi tumpang tindih lahan contohnya seperti kegagalan pencetakan sawah baru di kawasan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, karena areal untuk sawah ternyata tumpang tindih dengan konsesi perusahaan bubur kertas," kata Hariansyah. (Ant/OL-9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar