27/4/2010 18:18 WIB
Elshinta - Newsroom, Pemerintah Australia menangguhkan rencana skema perdagangan emisi karbon yang selama ini menjadi inti strategi lingkungan negara itu.
Pemerintah telah berkali-kali mengajukan rencana ke parlemen, tetapi kandas di Senat. Pemerintah Australia saat ini tidak memiliki kursi mayoritas di Senat dan partai oposisi, Partai Liberal, dipimpin oleh sosok yang berpandangan skeptis terhadap perubahan iklim.
Dengan perkembangan ini pemerintah tidak akan memulai skema perdagangan karbon setidaknya sebelum 2013 ketika Protokol Kyoto berakhir.
Perdana Menteri Kevin Rudd menuding kubu oposisi menarik dukungan terhadap rencana pemerintah dan juga kelambatan negara-negara lain dalam mengatasi pemanasan global.
"Kedua faktor ini secara bersama-sama pada akhirnya menyebabkan penundaan penerapan skema pengurangan polusi karbon di Australia," kata Rudd.
Kecaman
Oleh karena itu, penerapan skema pengurangan polusi karbon di Australia akan ditunda sampai komitmen terhadap Protokol Kyoto berakhir pada akhir 2012," tambahnya.
Wartawan BBC Nick Bryant melaporkan dari Sydney bahwa penundaan ini merupakan pukulan berat bagi pemerintah dan sekaligus mencerminkan perubahan politik dalam masalah iklim di Australia.
Sebelumnya Rudd menyebut perubahan iklim sebagai "tantangan moral terbesar bagi generasi saat ini", dan berjanji mengurangi polusi dengan memperkenalkan skema perdagangan emisi.
Rudd berharap skema itu dapat memangkas emisi karbon sebesar 25% sebelum tahun 2020 dari jumlah tahun 2000 dengan cara meminta kepada industri yang menyebabkan polusi untuk membeli izin emisi
Australia tercatat sebagai negara maju dengan emisi per kapita tertinggi di dunia karena bahan bakar tergantung pada batu bara.
"Penundaan skema pengurangan emisi ini dapat mengundang kecaman dari dunia internasional", lapor Nick Bryant. (sik/BBC)
Elshinta - Newsroom, Pemerintah Australia menangguhkan rencana skema perdagangan emisi karbon yang selama ini menjadi inti strategi lingkungan negara itu.
Pemerintah telah berkali-kali mengajukan rencana ke parlemen, tetapi kandas di Senat. Pemerintah Australia saat ini tidak memiliki kursi mayoritas di Senat dan partai oposisi, Partai Liberal, dipimpin oleh sosok yang berpandangan skeptis terhadap perubahan iklim.
Dengan perkembangan ini pemerintah tidak akan memulai skema perdagangan karbon setidaknya sebelum 2013 ketika Protokol Kyoto berakhir.
Perdana Menteri Kevin Rudd menuding kubu oposisi menarik dukungan terhadap rencana pemerintah dan juga kelambatan negara-negara lain dalam mengatasi pemanasan global.
"Kedua faktor ini secara bersama-sama pada akhirnya menyebabkan penundaan penerapan skema pengurangan polusi karbon di Australia," kata Rudd.
Kecaman
Oleh karena itu, penerapan skema pengurangan polusi karbon di Australia akan ditunda sampai komitmen terhadap Protokol Kyoto berakhir pada akhir 2012," tambahnya.
Wartawan BBC Nick Bryant melaporkan dari Sydney bahwa penundaan ini merupakan pukulan berat bagi pemerintah dan sekaligus mencerminkan perubahan politik dalam masalah iklim di Australia.
Sebelumnya Rudd menyebut perubahan iklim sebagai "tantangan moral terbesar bagi generasi saat ini", dan berjanji mengurangi polusi dengan memperkenalkan skema perdagangan emisi.
Rudd berharap skema itu dapat memangkas emisi karbon sebesar 25% sebelum tahun 2020 dari jumlah tahun 2000 dengan cara meminta kepada industri yang menyebabkan polusi untuk membeli izin emisi
Australia tercatat sebagai negara maju dengan emisi per kapita tertinggi di dunia karena bahan bakar tergantung pada batu bara.
"Penundaan skema pengurangan emisi ini dapat mengundang kecaman dari dunia internasional", lapor Nick Bryant. (sik/BBC)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar