Eksplorasi Pertambangan Ancam Taman Nasional

Sumber : Jambi Ekspres, 19 Maret 2010

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan beberapa perusahaan pemegang Izin Kuasa Pertambangan (KP) di beberapa kabupaten di Propinsi Jambi,

kini mulai mengancam eksitensi wilayah taman nasional yang ada di Jambi.

Sedikitnya dua Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), berdasarkan investigasi yang dilakukan

secara sporadic oleh AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hutan), non-governmental organization yang konsisten menyikapi kegiatan pertambangan di Jambi, menemukan bahwa eksitensi dua taman nasional ini mulai terancam oleh kehadiran perusahaan yang melakukan eksplorasi di sekitarnya. 

"Di TNBD misalnya, melalui pemetaan yang kita peroleh dari ESDM,dan yang kita peroleh dari pantauan di lapangan, terdapat kegiatan eksplorasi di daerah penyanggahnya," terang Rivani Noor, anggota AMPUH kepada Wartawan kemarin. Sementara di TNBD Tanjung Jabung Barat, aktifitas eksplorasi disebut Rivani Noor telah memasuki area taman nasional.

Pemerintah ditegaskan harus segera menyikapi kondisi ini, melakukan pemantauan di lapangan dan bertindak tegas terhadap perusahaan yang telah melanggar batas area taman nasional. Mengingat begitu besar dampak yang akan ditimbulkan jika perusahaan pemegan izin KP ini merajalela. "Beberapa kemungkinan bisa terjadi, misalnya menganngu tangkapan air disekitar taman nasional, rantai makanan flora dan fauna berubah, daya cengkram akar pohon yang berubah dan dampak social lingkungan lainnya,Pemerintah jangan hanya melihat pertambangan dari sisi ekonominya saja, tapi juga dari banyak sisi lain," terangnya.   

"Hati – Hati Eksplorasi Akal-Akalan Saja"

Sumber : Jambi Ekspres.Edisi Jum'at,19 maret 2010

Dari catatan yang dihimpun AMPUH dari ESDM Provinsi Jambi dan sumber lapangan, tercatat lebih dari 500 ribu hektar lahan telah digarap perusahaan untuk kegiatan eksplorasi.

Meskipun belum dilakukan eksploitasi, namun kegiatan eksplorasi di sebut Rivani Noor, tetap memberi pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, karena ada beragam aktifitas, di antaranya survey, pemetaan, bukaan lahan atau paritan bahkan penggalian untuk pengambilan batu baranya.

Pemerintah juga di harap mengamati secara cermat kegiatan eksplorasi perusahaan pemegang izin KP yang ada di Jambi. "Karena ada juga kegiatan eksplorasi yang akal-akalan, setelah sempat memamfaatkan sumber daya alam yang ada, lalu meninggalkan area dengan berbagai alasan, alasan batu bara masih mentah lah dan lainnya, padahal pihak perusahaan telah berhasil meraup sumber daya yang ada meskipun  bukan dalam jumlah yang besar, dan merubah bentuk lingkungan wilayah," lanjutnya.

AMPUH mencatat, lebih dari 500 ribu hektar lahan kini telah diekplorasi oleh hampir 400 perusahaan pemegang izin KP,di kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Sarolangun dan sebagainya."Menariknya, dari banyak pemegang ijin KP ini, ternyata sebagian  besar dimiliki oleh satu investor saja, hal ini dilakukan agar tidak lagi mengeluarkan biaya reklamasi,dengan menyebar titik-titik lokasi eksplorasi kecil dari 1000 hektar ," lanjutnya.

Pemberian ijin KP juga harus hati-hati dilakukan pemerintah daerah khususnya daerah kabupaten. Bahkan jika perlu pengeluaran ijin KP harus dihentikan."Mengingat ini juga akan bisa menghambat carbon market yang kini tengah di lakukan, juga akan mempengaruhi pemetaan ruang wilayah," lanjutnya.