RPJM Dinilai Copy Paste
Indikator Pencapaian tak Jelas
Padang Ekspres • Jumat, 22/04/2011 10:48 WIB • (ayu) • 26 klik
Sawahan, Padek—Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Padang dinilai hanya copy paste atau menyalin RPJM daerah lain. Karena itu, DPRD Padang mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Padang menyusun skala prioritas rencana pembangunan per tahun. Tanpa itu, sulit mengukur pencapaian RPJM yang telah disusun pemerintah.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Pansus I DPRD Padang dengan Bappeda kemarin (21/4). Rapat dipimpin Ketua Pansus I Syamsu Sulin. Rapat dihadiri Kepala Bappeda Hervan Bahar.
”Gempa 30 September lalu telah mengubah wajah Padang. Banyak bangunan yang rusak parah akibat gempa. RPJM Padang disahkan pada Juli 2009.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Pansus I DPRD Padang dengan Bappeda kemarin (21/4). Rapat dipimpin Ketua Pansus I Syamsu Sulin. Rapat dihadiri Kepala Bappeda Hervan Bahar.
”Gempa 30 September lalu telah mengubah wajah Padang. Banyak bangunan yang rusak parah akibat gempa. RPJM Padang disahkan pada Juli 2009.
Dapat dikatakan saat penyusunan RPJM belum mengakomodir program mitigasi bencana. Makanya, kami ajukan revisi RPJM untuk mengakomodir apa yang tertinggal di RPJM sebelumnya,” ujar Kepala Bappeda Padang Hervan Bahar.
Dia menyebutkan, revisi Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) turut mendasari dilakukan revisi RPJM. Penyusunan RPJM di 2009 lalu telah melalui proses panjang dan kajian matang serta pembahasan alot. RPJM 2009- 2014 memuat visi menuju Padang metropolitan yang religius, aman dan sejahtera.
Pemko telah menetapkan lima arah kebijakan pembangunan, yaitu peningkatan kinerja aparatur dan perbaikan citra lembaga pemerintah. Lalu, meningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, pemerataan dan pengembangan kawasan dan penanggulangan bahaya bencana, pengembangan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta pengembangan kerja sama antarlembaga dan antardaerah menuju metropolitan.
”Dalam revisi RPJM, juga disebutkan penerapan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Filosofi itulah ingin kita hidupkan lagi,” katanya.
Anggota DPRD Padang, Rahayu Purwanti melihat revisi RPJM tak terlihat posisi pencapaian yang telah dilakukan Pemko. Tak hanya itu, secara historis filosofi ABS-SBK belum dapat dilihat bentuk nyatanya di Ranah Minang.
“Nilai apa saja dari filosofi ABS-SBK itu yang menjadi roh RPJM? Bentuk konkretnya seperti apa yang akan dituangkan dalam revisi RPJM Padang yang terbaru? Sebab, tentu sulit menjadikan itu sebagai indikatornya. Untuk nilai adat yang mana yang akan kita akomodir dalam revisi RPJM yang ada,” ucapnya.
Selain itu, katanya, visi RPJM yang memuat visi menuju Padang Metropolitan, religius, aman dan sejahtera sulit mengukur indikator dan pencapaiannya. Sebab, visi itu sangat abstrak. “Bagaimana kita dapat mengukur rasa aman dan sejahtera? Tentu harus ada standardisasi yang jelas terhadap makna dari visi kota tersebut. Kita tak pernah tahu sudah sampai di posisi mana pelaksanaan RPJM 2009- 2014 saat ini,” kata politisi PKS itu.
Menanggapi itu, Kepala Bappeda Hervan Bahar mengungkapkan, penerapan filosofi ABS-SBK telah dilakukan sebelum revisi RPJM diajukan. Bentuk konkret ABS-SBK itu adalah wajib pandai baca Al Quran, Asmaul Husna, wirid remaja dan pesantren Ramadhan.
“Memang skala prioritas per tahun itu tidak kita berikan bahannya pada DPRD. Terkait dengan copy paste tadi, saya rasa tentu kita perlu mengakomodir penyusunan RPJM dari daerah yang telah berhasil. Namun, pada hakikatnya dalam penyusunan revisi RPJM, kita melibatkan banyak ahli,” tutupnya. (ayu)
[ Red/Redaksi_ILS ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar